Dari judulnya saja kita sudah bisa menerka, apa itu BLSM. BLSM ini hampir sama dengan Bantuan Lansung Tunai (BLT).belum di ketahui pasti apakan dengan adanya BLSM ini bisa membantu masyarakat atau tidaknya. rencana pemerintah akan memberikan BLSM ini seiring dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). ada juga sebagian yang beranggapan dengan adanya BLSM cuma bisa membuat masyarakat malas, dll. untuk itu diharapkan dari adanya BLSM ini bisa mensejahterakan masyarakat. maka dari itu sebaiknya pembagian dari BLSM ini harus mempunyai data yang akurat. sehingga pemanfaatan dari BLSM ini tersalurkan dengan baik,dan efektif.
Kabarnya BLSM ini akan menyediakan kartu, dari BLSM ini di harapkan dapat di gunakan untuk pengalokasian anggaran. Tetapi pro kontra tentu saja berlanjut, yang di sebabkan pemerintah terlalu cepat mengeluarkan BLSM tetapi belum di setujui oleh RAPBN Perubahan 2013.
saya pun sebenarnya kurang setuju juga, karena belum tahu dengan pasti dan masih meragukan,dengan adanya BLT saja, masyarakat masih juga kesusahan apalagi dengan munculnya BLSM ini.
Yang menjadi persoalan tentang adanya BLSM ini,rata - rata yaitu apakah BLSM ini mampu mengatasi kemiskinan ? dan apakah dengan adanya pelaksanaan BLSM ini efektif atau tidak ? sehingga BLSM ini tidak harus di sindir - sindir sebagai Beli Lansung Suara Masyarakat. dan juga tidak harus BLSM Vs BBM.
Celakanya adalah terlalu banyak asumsi yang mengaitkan BLSM terlahir karena adanya aktivitas politik untuk mendongkrak citra dari partai - partai,entah yang di maksud partai yang mana yang jelas, sepertinya pemerintah kita di cermat sebagai cerminan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam memerangi kemiskinan. karena di anggap pemerintah tidak mampu mengatasinya, maka itu di buatlah BLSM.
beberapa berita yang mengatikan tentang BLSM salah satunya :
Created on Monday, 03 June 2013 11:19 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pengajuan proposal kompensasi dana kompenasasi dan kebiasaan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Raskin (beras untuk rakyat miskin) merupakan cerminan ketidakpercayaan diri pemerintah atas program perang melawan kemiskinan.
Pendapat tersebut disampaikan Bambang Soesatyo, Wakil Ketum Kadin Indonesia tersebut, di Jakarta, Senin (3/6). Menurutnya, bisa jadi pemerintah itu bisa menunjukkan pemerintah sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin.
"Dan karena itu, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," ucap pria bernama panggilan Bamsat itu.
Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR ini mempertanyakan keberhasilam program-program yang digagas pemerintah tersebut. "Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?" cetusnya.
Pada akhirnya, tandas dia, harus dikatakan, bahwa dana kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Selain itu, merupakan cermin adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan.
Bahkan, ucapnya, boleh jadi pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan. Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu. (IS)
"Dan karena itu, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," ucap pria bernama panggilan Bamsat itu.
Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR ini mempertanyakan keberhasilam program-program yang digagas pemerintah tersebut. "Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?" cetusnya.
Pada akhirnya, tandas dia, harus dikatakan, bahwa dana kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Selain itu, merupakan cermin adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan.
Bahkan, ucapnya, boleh jadi pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan. Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu. (IS)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
itoday - Pemerintah akan membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Menyikapi hal ini, PKS tegas menolak, karena ada kepentingan tertentu dari partai penguasa terkait pemberian BLSM.
"Kami pro untuk membantu rakyat, tapi enggak menjelang pemilu. Karena itu, kan jadi ada yang bilang BLSM itu ‘Beli Langsung Suara Masyarakat’," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/06).
Lanjut Hidayat, pemerintah dalam membantu rakyat semestinya sepanjang waktu, tidak hanya menjelang pemilu. BLSM tidak perlu dibagikan, karena BBM tidak perlu naik. Banyak formula untuk hadapai masalah ini.
"Prinsip sikap kami masih sama (menolak). Karenanya rakyat enggak perlu dikasih BLSM. Karena menurut kami, membantu rakyat itu sepanjang waktu, tidak hanya mendekati pemilu. Banyak formula untuk masalah ini, misalnya, naikkan pajak mobil dan kendaraan," paparnya. -kbrpks
"Kami pro untuk membantu rakyat, tapi enggak menjelang pemilu. Karena itu, kan jadi ada yang bilang BLSM itu ‘Beli Langsung Suara Masyarakat’," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/06).
Lanjut Hidayat, pemerintah dalam membantu rakyat semestinya sepanjang waktu, tidak hanya menjelang pemilu. BLSM tidak perlu dibagikan, karena BBM tidak perlu naik. Banyak formula untuk hadapai masalah ini.
"Prinsip sikap kami masih sama (menolak). Karenanya rakyat enggak perlu dikasih BLSM. Karena menurut kami, membantu rakyat itu sepanjang waktu, tidak hanya mendekati pemilu. Banyak formula untuk masalah ini, misalnya, naikkan pajak mobil dan kendaraan," paparnya. -kbrpks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Pendekatan BLSM melalui santunan seperti ini kurang mendidik. Hal itu diibaratkan pemerintah hanya memberikan ikan bukan kail untuk memancing. Bantuan ini sebenarnya bisa digunakan berupa program yang bersifat padat karya. Dan itu lebih baik,” ucap Din seusai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Keadialan dan Persatuan (PKP) Indonesia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Din mengungkapkan, BLSM yang akan diberikan pemerintah ini lebih bersifat kepada kepentingan politik menjelang pemilihan umum 2014. Sebab, yang lebih diuntungkan adalah partai pemerintah dibandingkan masyarakat miskin.
“Partai pemerintah ingin mendapatkan respon cepat dari masyarakat miskin yang seolah-olah mereka telah berjasa memberikan bantuan tunai. Ini akan berbeda kalau bantuan bersifat program padat karya. Jadi, dengan adanya BLSM diharapkan ada balas budi dan jasa dari masyarakat langsung menjelang pemilu,” katanya. (A-194/A-26).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Senin, 3 Juni 2013 | 16:44
JAKARTA - Program bantuan sosial sebagaikompensasi kenaikan harga BBM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang belum resmi disetujui dalam RAPBN Perubahan 2013. Kendati begitu, pemerintah ternyata sudah mencetak kartu BLSM. Kartu tersebut akan menjadi alat mencairkan untuk uang subsidi sosial itu.Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6). Menurut Hatta, pemerintah sudah mempersiapkan kartu BLSM untuk dibagikan ke masyarakat pada waktunya jika DPR sudah memberi persetujuan anggaran di RAPBN Perubahan 2013.
"Kalau mempersiapkan kartunya memang sudah harus dipersiapkan. Kalau dibagikan, ya belum lah, karena itu namanya mendahului," kata Hatta.
Dia juga mengaku, walau mayoritas kalangan DPR menolak proposal kenaikan harga BBM dan kartu BLSM, namun pihak pemerintah merasa DPR pasti akan menyetujuinya.
Dia tak memperjelas poin penting apa yang dipegang pemerintah untuk meluluhkan para anggota dewan itu. "Saya kira nanti ada titik temu," ujarnya. "Saya tak pernah berpikiran (BLSM) itu akan ditolak. Bahwa ada pembahasan-pembahasan yang mencapai titik kesamaan, itu bisa saja terjadi."
Proposal kenaikan harga BBM sudah dibawa pemerintah untuk disetujui DPR melalui RAPBN Perubahan 2013. Dalam proposal itu juga disiapkan mekanisme kompensasi untuk masyarakat miskin, salah satunya dalam bentuk BLSM, bahasa lain dari program sejenis tahun-tahun sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sementara itu, DPR selama ini sudah mendesak pemerintah membuka data soal efektif atau tidaknya program bantuan sosial kompensasi kenaikan harga BBM yang pernah dilakukan pada 2008-2009 lalu.
"Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu," kata Wabendum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (2/6).
"Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?"
Bagi DPR, proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi BLSM dan Raskin merupakan cerminan tidak percaya diri pemerintah atas program perang melawan kemiskinan. Bahkan, boleh jadi bahwa pemerintah sesungguhnya sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin.
Kalangan DPR menilai dana Kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Juga mencerminkan adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan.
Bahkan sejumlah fraksi menuding BLSM itu adalah bagian dari suap politik ke masyarakat miskin menjelang pemilu 2014. (BS/Mjs/Yud)
untuk lebih jelasnya silakan anda cek sumber yang saya cantumkan, sekiranya saya cuma bisa berpedanpat sebenarnya dengan ada atau tidaknya BLMS ini, untuk mengatasi kemiskinan yang sedang terjadi di negeri kita ini yaitu bagaimana membuat sebuah upaya, atau penjelasan ke masyarakat kita. agar masyarakat juga tidak sembarang mengomentari atau menerima BLSM ini. karena dengan ketidakpahaman serta tidak adanya suatu tujuan yang jelas, pada akhirnya rakyat tetap saja tidak menemukan suatu solusi yang tepat, bahkan bisa menuding pemerintah yang di anggap asal-asalan atau tidak mampu,sehingga kami pun tidak berpikiran bahwa BLSM itu cuma suatu alasan saja yang di pakai pemerintah.
dan juga di harapkan dari beberapa lembaga & organisasi - organisasi yang berhubungan membantu masyarakat ,juga turut membantu untuk menyelesaikan masalah ini bersama. sekiranya pemerintah tidak terus-terusan di tuduh atas penyebab & ketidakmampuan dalam mengatasi masalah - masalah yang terjadi di negeri ini.
sumber :
http://www.gatra.com/ekonomi-1/31781-blsm,-ketidakpercayaan-diri-pemerintah-atasi-kemiskinan.html
http://www.jurnalparlemen.com/view/3679/agar-blsm-tepat-sasaran-apa-yang-harus-dilakukan-pemerintah.html
http://www.pikiran-rakyat.com/node/236741
http://www.itoday.co.id/politik/awas-blsm-itu-singkatan-beli-langsung-suara-masyarakat
http://www.investor.co.id/home/belum-disetujui-pemerintah-sudah-siapkan-kartu-blsm/62123
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.